Jakarta, 20 Februari 2008
Gebrakan Perguruan Tinggi
Berantas Buta Aksara
Sebagai institusi yang bergerak dalam bidang pendidikan,
perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam upaya
percepatan pemberantasan buta aksara di Indonesia. Kehadiran
para mahasiswa, dengan semangat dan idealisme mudanya,
menjadi semacam penyegaran dalam dunia pendidikan keaksaraan.
Peran mereka dalam tiga tahun terakhir makin menunjukkan
perkembangan yang menggembirakan.
Tak
terasa, gerakan percepatan pemberantasan buta aksara
telah memasuki tahun keempat sejak digelorakan kembali
pada 2004 silam. Aksi ini pun makin menemukan pola pemberatasan
yang beragam. Maklum saja, upaya pemberantasan tidak
saja oleh Departemen Pendidikan Nasional, tetapi juga
melibatkan berbagai kementerian, dinas-dinas di pusat
maupun di daerah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi
berbasis massa dan keagamaan, hingga kalangan akademisi.
Sebagai pemegang komando langsung operasional peberantasan
buta aksara nasional, Mendiknas Prof. Bambang Sudibyo,
memang meran-cang berbagai bentuk kerja sama untuk mencapai
target 5% saja penyandang buta aksara pada tahun 2009.
Pendekatan yang dilakukan Mendiknas di antaranya pendekatan
horizontal dan vertikal.
Pendekatan vertikal, tentu Inpres No. 5 tahun 2006,
tentang Gerakan Nasional Penuntasan Pendidikan Dasar
9 Tahun dan Gerakan Nasional Percepatan Pemberantasan
Buta Aksara (GNP-PBA), menjadi landasan yang kuat untuk
mengerahkan aparat pemerintah untuk turut menutaskan
bangsa ini dari belenggu buta aksara. Alhasil, tak heran
sejak tahun 2006 berbagai kesepakatan pun dicapai mulai
dari pemerintah provinsi hingga tingkat kabupaten bahkan
kecamatan. Pun demikian dengan pendekatan horizontal,
Depdiknas juga telah melakukan berbagai penandatangan
MoU sebagai bentuk keterlibatan mereka dalam rangka
GNP-PBA.
Kerja
sama horizontal, satu yang fenomenal adalah kerja sama
Diknas dengan berbagai perguruan tinggi, baik perguruan
tinggi negeri maupun swasta. Kalangan akade-misi ini
memang layak dibidik men-jadi partner untuk mengurangi
penduduk buta aksara di Indonesia. Apalagi, selain perguruan
tinggi yang notabene bergelut di dunia pendidikan, kehadiran
mereka juga dapat mem-beri sumbangsih yang cukup berarti
dengan berbagai pendekatan dan inovasi pembe-rantasan
yang mereka lakukan.
“Berdasarkan Inpres No 5 tahun 2006 memang kita
terus meng-galang kerja sama dengan berbagai lembaga
stakeholder untuk membantu pemberantasan buta aksara.
Kerja sama dengan perguruan tinggi dilakukan sejak tiga
tahun yang lalu. Untuk 2007, kita memperkuat dan memperluas
kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi baik melalui
pusat dalam hal ini Direktorat Pendidikan Masyarakat
(DIKMAS) maupun melalui dana dekonsentrasi yang ada
di provinsi,” ujar Pahala Simanjuntak, Kasubdit
Kemitraan Dikmas.
Pahala juga mengatakan, jumlah perguruan tinggi yang
melakukan kerja sama untuk PBA kemungkinan masih akan
terus bertambah. Saat ini, Subdit Kemitraan tengah mendata
informasi dari seluruh provinsi perguruan mana saja
saja yang sudah terlibat penuh dalam rangka PBA melalui
dana Dekon. “Sementara yang bekerja sama dengan
pusat, kita sudah mendata bahkan beberapa minggu ini
telah banyak perguruan tinggi yang mengonfirmasi apa
yang harus mereka lakukan untuk tahun 2008,” ujar
Pahala di ruang kerjanya, Senin, 21 Januari lalu.
Sebagai langkah koordinasi kerja sama dengan perguruan
tinggi, menurut Pahala, pada 12 Februari 2008, pihaknya
bakal merancang pertemuan dengan sekitar 70 perguruan
tinggi negeri maupun swasta, untuk mengevaluasi apa
yang telah dilakukan mereka pada tahun 2007. “Acara
ini sekaligus juga memetakan apa langkah yang akan diambil
untuk tahun 2008,” tambahnya.
Diknas sendiri, menurut Pahala, memang berharap keterlibatan
perguruan tinggi dalam program PBA ini akan makin luas.
Terlepas apakah nanti di lapangan akan seperti yang
dilakukan UGM sebagai perintis KKN di kalangan kampus.
“Kebetulan Desember 2007 lalu, UGM mengumpulkan
perguruan tinggi yang telah bekerja sama dalam GNP-PBA
untuk mengevaluasi pola kerja sama mereka. Kami diundang
ke sana, semua perguruan tinggi mempresentasikan program
yang telah mereka lakukan,” kata Pahala seraya
menambahkan, hasil dari presentasi perguruan tinggi
yang bekerja sama di bawah koordinasi UGM sangat menggembirakan.
“Presentasi yang dilakukan perguruan tinggi itu
menunjukkan performa keseriusan mereka dalam pemberantasan
buta aksara yang menggembirakan untuk membantu kita.
Meski bantuan dari kita jumlahnya kecil dibanding bantuan
dari Dirjen Dikti atau yang lainnya, misalnya,”
tambahnya.
Tahun 2007 lalu, dalam peberantasan buta aksara memang
menjadi tahun yang begitu luar biasa. Terlebih jika
dikaitkan dengan keterlibatan kalangan kampus. Pada
tahun lalu, pemberantasan buta aksara bagi kalangan
perguruan tinggi memang begitu terasa gumebyarnya, dan
mudah-mudahan tidak sekadar eforia. Pada sabtu, 30 Juni
2007 lalu, misalnya, Menteri Pendidikan Nasional Bambang
Sudibyo, resmi melepas secara nasional peserta KKN Pemberantasan
Buta Aksara tahun 2007. Acara pelepasan digelar di halaman
depan Balairung Kampus Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur,
Yogyakarta. Pelepasan peserta KKN setidaknya melibatkan
23 perguruan tinggi, di antaranya: Universitas Gadjah
Mada, Universitas Pakuan Bogor, Universitas Ibnu Khaldun
Bogor, Universitas Islam 45 Bekasi, Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa Serang, Universitas Negeri Malang, Universitas
Muhammadiyah Malang, dan Universitas Brawijaya.
Saat itu, Mendiknas yang didamping Dirjen Pendidikan
Nonformal dan Informal Ace Suryadi, melepas sebanyak
400 mahasiswa dari 23 perguruan tinggi se-Jawa untuk
bersama-sama melakukan Kuliah Kerja Nyata Pemberantasan
Buta Aksara (KKN PBA). Mereka dilepas bersama sebanyak 4.162
mahasiswa UGM yang mengikuti KKN Pembelajaran dan Pemberdayaan
Masyarakat (KKN PPM). Khusus bagi UGM, jumlah mahasiswa
yang dilepas merupakan jumlah terbesar dari KKN yang
rutin mereka gelar tiap tahun, yang rata-rata diikuti
1.000 mahasiswa.
Respons Luar Biasa
Kerja sama kalangan insan cendekia dalam rangka GNP-PBA
di Indonesia tak bisa dilepaskan dari peran Univesitas
Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Maklum saja, untuk urusan
pemberantasan buta aksara, UGM menjadi pionir dan pelopor
bagi perguruan tinggi. Bukan itu saja, UGM malah menggebrak
program pemberantasan buta aksara dengan pendekatan
yang benar-benar beda. Maklum terobosan UGM dengan program
KKN Tematik-nya menjadi barometer bagaimana mestinya
melakukan pemberantasan buta aksara di negeri ini. Cara-cara
pemberantasan yang konvensional yang memakan waktu hingga
enam bulan, bagi UGM sudah tidak sesuai lagi. Karenanya
perlu upaya percepatan dan akselerasi. Terlebih jika
dikaitkan dengan target penuntasan buta aksara yang
harus menekan hingga tinggal 5% pada tahun 2009.
UGM pun hadir lewat upaya percepatan dan akselerasi
pemberantasan buta aksara dengan program KKN Tematik.
Berbagai perguruan tinggi se-Indonesia pun sudah melirik
dan bergabung untuk melaksanakan pemberantasan buta
aksara sebagaimana dilakukan UGM. Bahkan, KKN Tematik
UGM ini hingga Mei 2007 sudah dikerjasamakan oleh 58
perguruan tinggi. Bahkan jumlah perguruan tinggi yang
ingin ikut semakin banyak, semakin bertambah, termasuk
beberpa perguruan tinggi asing dari Jepang, Korea, dan
Eropa Barat. Maka wajar jika Mendiknas menilai program
terobosan UGM ini sudah menjadi best practice peberantasan
buta aksara kelas dunia.
“Dalam rangka melaksanan Tridharma yang di dalamnya
ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian, kami UGM
berpartisipasi dalam percepatan PBA. Partisipasi tersebut
antara lain melalui pembuatan Paket Ajar Keaksaraan
Tingkat Dasar dengan Bahasa Ibu dan Metode Bertingkat,”
papar Prof. Dr. Retno S. Sudibyo, M.Sc., Apt., Wakil
Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
UGM.
Partisipasi selanjutnya, UGM juga membuat Paket Ajar
Pendidikan Keaksaraan Tingkat Dasar 2 bulan serta Paket
Percepatan PBA. Paket Ajar Keaksaraan Tingkat Dasar
dengan Bahasa Ibu dilaksanakan dengan paradigma pemberdayaan
training on trainer (TOT) dan bekerja sama dengan Depdiknas,
perguruan tinggi, Pemda dan Dinas Pendidikan melakukan
PBA secara kontinu. Pemberantasan buta aksara juga sangat
memungkinkan dilakukan karena KKN UGM berbasis riset
dengan paradigma “Empowerment”. Karenanya,
kegiatan KKN UGM dinamakan KKN PPM. “Sebetulnya
lebih kepada PPM-nya, cuma KKN ini telah menjadi trade
mark UGM karena UGM pencetusnya jadi kami tidak membuangnya,”
papar Retno.
Disebut PPM karena pada dasarnya KKN UGM lebih kepada
Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Inilah yang
membuat KKN PPM UGM berbeda dengan KKN yang lama. Menurut
Retno, yang meraih gelar keprofesorannya dari UGM pada
2002 ini, KKN yang lama lebih kepada development (pembangunan)
sementara PPM lebih kepada empowerment (pemberdayaan).
“Sangat berbeda, kalau dirasa-rasakan, development
itu cenderung berkonotasi top-down sementara empowerment
jelas-jelas sebuah gerakan bottom-up. Dengan demikian
konsep pemberdayaan ini akan lebih mengena daripada
pembangunan. Karena itulah KKN UGM menjadi Pembelajaran
Pemberdayaan Masyarakat,” ujarnya.
Progres Positif
Lantas bagaimana KKN PBA yang digelar perguruan tinggi
di luar UGM? Secara keseluruhan, menurut Kasubdit Kemitraan
Pahala, selama ini menunjukkan keseriusan dan performa
yang menggembirakan. Universitas Brawijaya, Malang,
misalnya, KKN Tematik GNP-PBA yang dilaksanakan Unibraw
sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 5 Tahun
2006 tentang percepatan pemberantasan buta aksara. Dengan
tema ini peserta KKN Unibraw telah mampu memperluas
penyelenggaraan program PBA dan memberikan layanan pendidikan
keaksaraan bagi warga masyarakat yang buta aksara.
Di samping itu mereka juga diharapkan dapat memfasilitasi
penyelenggaraan dan pelaksanaan program PBA sesuai dengan
kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. KKN
tematik Unibraw tahun lalu berlangsung dua bulan, Juli
hingga Agustus 2007, melibatkan 350 mahasiswa serta
sejumlah tenaga pendamping (fresh graduate) yang diterjunkan
di 156 kecamatan pada 25 kabupaten di wilayah Jawa Timur.
Di lapangan, mereka melakukan berbagai kegiatan meliputi
pembelajaran pemberantasan buta huruf khususnya pada
orang tua peserta Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar
Dikdas) Sembilan Tahun, identifikasi potensi lokal yang
dapat dikembangkan sebagai usaha ekonomi produktif serta
penuntasan sasaran wajib belajar.
Untuk pengembangannya, menurut Kepala Lembaga Penelitian
dan Pengabdian Masyarakat (LPM) Unibraw Prof. Syamsul
Bahri, sebagaimana dilansir beberapa media, pihaknya
bersama para “petinggi” UGM juga sering
melakukan sharing soal pengembangan pengabdian kepada
masyarakat yang mampu memberikan kontribusi besar bagi
peningkatan hidup rakyat secara luas. “Kami berharap
KKN yang dikemas tematik ini mampu memberikan sumbangan
pemikiran sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat,
minimal dari bisa membaca dulu baru dipikirkan peningkatan
finansialnya,” ujarnya.
Sementara itu, di samping KKN Wajar Dikdas 9 tahun,
LPM Universitas Negeri Jakarta bekerja sama dengan Ditjen
Pendidikan Luar Sekolah juga melaksanakan KKN Pemberantasan
Buta Aksara (KKN PBA) di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten
Cirebon, Jawa Barat. Kegiatan KKN Pemberantasan Buta
Aksara UNJ ini melibatkan lebih banyak lagi mahasiswa
dalam pelaksanaannya, yakni ± 60 orang mahasiswa.
KKN PBA UNJ ini diharapkan menghasilkan peta sumber
belajar masyarakat untuk dapat dijadikan instrumen pencapaian
PBA, profil pusat sumber belajar masyarakat tingkat
kecamatan, pembentukan satgas PBA tingkat kecamatan
dan kabupaten, merumuskan program PBA (kerja sama dengan
pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat setempat)
serta kampanye sukses program PBA LPM – UNJ.
Gambaran pencapaian PBA yang dilakukan perguruan tinggi
juga ditunjukkan oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
(Untirta), Banten. Program PBA Keaksaraan Fungsional
(KF) di bawah pengelolaan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Masyarakat (LPPM) Untirta yang digelar di Kecamatan
Puloampel, Kabupaten Serang, misalnya, telah mencapai
60 persen pada September 2007 silam. Pencapaian itu
sebagaimana dikatakan Ketua LPPM Untirta Soleh Hidayat
ketika memonitor dan mengevaluasi 25 kelompok KF di
Desa Salira, Kecamatan Puloampel, Minggu 8 September
2007. “Para penyandang buta aksara memang sudah
bisa baca dan tulis. Tapi itu belum dapat dikatakan
bebas buta aksara. Dari beberapa parameter, pencapaiannya
baru sekitar 60 persen. Kita tidak dapat menerjunkan
mahasiswa untuk menjadi tutor karena tidak ada KKM,”
jelas Soleh Hidayat seperti ditulis harian Radar Banten.
Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina
Warga Nur Salim juga membenarkan pencapaian tersebut.
Menurut Nursalim, prestasi 250 penyandang buta aksara
binaan LPPM Untirta dengan tutor dari PKBM Bina Warga
dalam baca-tulis baru pada tahap penulisan kalimat berjumlah
tujuh suku kata. “Untuk menulis dan mengenal angka,
mereka sudah bisa dari angka nol sampai 9,” katanya.
Di Puloampel sendiri, dari 921 penyandang buta aksara
yang ada, 700 orang ditargetkan terentaskan tahun lalu.
Dari jumlah itu, 25 KF dibina LPPM Untirta sementara
sisanya, 450 orang yang tergabung dalam 45 KF dibina
PKBM Bina Warga.
Progres yang nyata bahkan disampaikan Universitas Terbuka.
Menurut Rektor UT, Prof. Atwi Suparman, untuk pemberantasan
buta aksara UT mengerahkan mahasiswa yang kebetulan
berprofesi guru. Mereka harus memelekaksarakan masyarakat
yang masih buta aksara yang berada di kampung tempat
dia mengajar. Kerja sama UT dengan Diknas sebenarnya
sudah terjadi tiga tahun yang lalu. “Kami kerja
sama dengan skala yang kecil dulu dengan peserta 2.650
dan dibatasi tujuh provinsi saja. Di tujuh provinsi
itu ada 12 UPPBJ UT, yaitu di kantor daerah UT. Jadi,
kita kerahkan untuk memenuhi target, tapi karena pengalaman
tahun pertama ini kami takut meleset (missed), maka
kami naikkan, yang kami didik bukan 2.650 tapi 3.700,”
kata Atwi.
Hasilnya, ternyata dari 3.700 yang digarap UT, yang
berhasil mendapatkan Sukma sebanyak 3.564, jauh di atas
dari target yang hanya 2.650. Kemudian pada tahun ke-2
tahun 2007, UT diberi kepercayaan untuk mendidik warga
belajar untuk melek aksara sebanyak 5.600. “Nah,
kami didik warga belajar sebanyak 5.985, lebih berani
agak mepet dengan target, karena pengalaman kami justru
over target,” katanya.
Nah, untuk tahun 2007 berjalan, menurut Atwi, pemberantasan
buta aksara UT agak terkendala. Maklum, di beberapa
daerah terjadi bencana seperti banjir. “Ada hubungannya
buta aksara dengan banjir, karena guru-guru kami ini
kebanjiran dan masyarakat yang mau diajar juga kebanjiran,
jadi program kami tersendat ini. Lebih dari 1.000 warga
belajar yang belum bisa ujian sampai sekarang, yakni
di Kabupaten Bojonegoro yang terkena musibah paling
parah,” katanya seraya menjelaskan meski tertunda
tapi tetap akan diselesaikan sesegera mungkin setelah
musibah banjir bisa diatasi.
Sementara itu, menurut Kasubdit Kemitraan, kerja sama
dengan UT juga sangat efektif. “Yang diturunkan
UT justru mahasiswa yang berprofesi guru. Jadi, mereka
ada mata kuliah Pendidikan Masyarakat yang mewajibkan
mahasiswanya memelekaksarakan minimal lima orang. Dengan
demikian mahasiswa ada keterpaksaan untuk menuntaskan
lima warga sampai mendapat Sukma,” katanya.
Mendesain Ulang Program
KKN
Keterlibatan perguruan tinggi dalam gerakan percepatan
pemberantasan buta aksara jelas menjadi nilai tambah.
Apalagi jumlahnya juga makin bertambah dan pendekatan
yang dilakukan mereka makin inovatif, sesuai dengan
kondisi daerah mereka. Terlebih, sebagaimana diakui
Pahala, mengenai pola pemberantasan, Diknas memberi
kebebasan bagi perguruan tinggi yang bekerja sama, sepanjang
mengikuti mekanisme Standar Kompetensi Keaksaraan yang
ditetapkan Diknas.
“Mengenai strategi pemberantasan, karena masing-masing
daerah memiliki karakteristik, situasi, dan kondisi
berbeda, perguruan tinggi mencari model pendekatan sesuai
dengan konteks lokal. Karena tak selamanya, misalnya,
apa yang dilakukan UGM bisa diterapkan di Papua atau
di NTT. Silakan saja disesuaikan dengan potensi daerah
di mana PT itu berada,” kata Pahala.
Semakin banyak model pembelajaran yang dihasilkan melalui
kerja sama dengan perguruan tinggi, memang jelas bakal
menguntungkan pemerintah. Apalagi jika pola pemberantasan
dan model pembelajaran itu bisa didesimenasikan di daerah
masing-masing oleh lembaga dan organisasi masyarakat
setempat. Secara persen-tase, perguruan tinggi yang
bekerja sama dalam PBA saat ini masih didominasi oleh
perguruan tinggi negeri yakni sekitar 55% dan sisanya
perguruan tinggi swasta. “Mudah-mudahan tahun
ini banyak perguruan tinggi swasta yang terlibat,”
kata Pahala.
Hanya, lanjutnya, ternyata masalahnya program KKN tidak
semua perguruan tinggi memilikinya. Karenanya, UGM yang
didukung oleh perguruan tinggi-perguruan tinggi yang
bekerja sama dengan UGM, mengusulkan ke Mendiknas dan
sudah disampaikan ke Dirjen Dikti untuk me-redesign
program KKN. “Ini juga didasarkan karena konsep
Tridharma ketiga perguruan tinggi masih berlaku. Jadi,
perguruan tinggi diharapkan melakukan desain ulang prgram
KKN di kampus mereka.
“Kelihatannya mereka akan mengembangkan konsep
KKN atas dasar keberhasilan UGM dalam melakukan PBA.
Kalau UGM yang notabene universitas besar di Indonesia
mau memberikan perhatian yang serius dalam PBA sampai-sampai
menempatkan mahasiswa selama dua bulan di desa, kenapa
yang lain tidak,” ujar Pahala seraya menambahkan,
“saya sempat melihat di Pamekasan hingga di pulau-pulai
kecil di Madura mahasiswa melakukan PBA sambil menyiapkan
tutor lokal yang akan meneruskan program PBA. Ini sangat
membantu karena untuk warga belajar bisa jadi mereka
butuh lebih dari dua bulan. Uniknya, UGM merekrut mahasiswa
yang berasal dari setempat. Yang bisa bahasa ibu dan
bisa melakukan pendekatan efektif karena tahu lingkungan.”
Meski demikian, untuk tingkat efektivitas Direktorat
Pendidikan Masyarakat tetap melakukan evaluasi pada
semua perguruan tinggi yang bekerja sama. Evaluasi dilakukan
melalui mekanisme penyerahan laporan pertengahan dan
akhir program. Untuk kegiatan PBA tahun 2007, menurut
Pahala, sudah masuk 79% laporan dan tengah dianalisis.
“Pada tanggal 12 Februari nanti mereka diminta
juga melakukan presentasi sehingga nanti ada sharing
di mana kelemahan dan keunggulan mereka sehingga tiap
perguruan tinggi akan saling membelajarkan. Saya kira
ini akan lebih efektif sekaligus juga kami akan merancang
sejauh mana perguruan tinggi melakukan program tindak
lanjut pada 2008,” tandas Pahala. Am
Kembali ke atas
